Pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia selama tiga dekade terakhir tidak diimbangi oleh kesiapan setara pada hukum jaminan dan eksekusi agunan. Instrumen jaminan kebendaan nasional, yaitu Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, dirancang untuk transaksi pinjam-meminjam uang berbunga, sementara pembiayaan syariah bertumpu pada akad jual beli, bagi hasil, dan sewa yang punya struktur hukum berbeda. Buku ini menelusuri ketegangan tersebut secara sistematis: dari landasan hukum ekonomi syariah dan akad pembiayaan, wanprestasi dan pembiayaan bermasalah, hukum jaminan kebendaan, eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia, konsep lelang dalam hukum nasional maupun perspektif fikih, praktik lelang melalui KPKNL dan balai lelang swasta, hingga persoalan kepailitan dan perlindungan kreditor-debitor.

Analisis dibangun di atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah lanskap eksekusi fidusia (Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021), fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, serta kajian akademik yang telah diverifikasi. Buku ini ditutup dengan usulan rekonstruksi hukum eksekusi jaminan syariah yang lebih menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitor, termasuk gagasan kelembagaan lelang syariah, yang dirumuskan secara jujur sebagai proposal akademik untuk pembaruan hukum, bukan klaim atas praktik yang sudah berjalan.

Buku ini ditujukan bagi akademisi dan mahasiswa hukum ekonomi syariah, hakim Pengadilan Agama, praktisi perbankan syariah, notaris/PPAT, serta pembuat kebijakan yang bekerja pada isu jaminan dan eksekusi agunan syariah di Indonesia.